Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak awal 2020 telah memunculkan berbagai kebijakan darurat, termasuk upaya percepatan vaksinasi massal di banyak negara. Vaksin dianggap sebagai “senjata utama” dalam melawan virus, mencegah gelombang kematian, dan membuka kembali kehidupan sosial serta ekonomi. Kanada termasuk salah satu negara yang bergerak cepat dalam memberikan vaksin kepada warganya. Namun, di balik keberhasilan distribusi vaksin, muncul permasalahan baru: bagaimana pemerintah menangani kasus-kasus langka di mana vaksin justru menimbulkan efek samping serius pada sebagian orang.
Untuk menjawab tantangan ini, Kanada membentuk sebuah program bernama Vaccine Injury Support Program (VISP), yaitu mekanisme kompensasi bagi individu yang mengalami cedera serius setelah menerima vaksin yang disetujui pemerintah. Program ini awalnya dipandang sebagai langkah berani dan progresif, mengingat tidak semua negara berani mengakui serta memberikan kompensasi kepada korban efek samping vaksin. Namun, seiring waktu berjalan, program ini justru menuai kritik dan dianggap gagal dalam memenuhi tujuan utamanya.
Latar Belakang Program Kompensasi
Pemerintah Kanada pada awalnya menyadari bahwa vaksin, meskipun telah melalui serangkaian uji klinis, tidak sepenuhnya bebas risiko. Dalam skala besar, ketika jutaan orang menerima suntikan, kemungkinan munculnya efek samping yang sangat jarang tetap ada. Oleh sebab itu, program kompensasi ini dibentuk dengan prinsip keadilan: warga yang dirugikan akibat kebijakan kesehatan publik tidak boleh dibiarkan menanggung beban sendirian.
VISP dijanjikan akan memberikan kompensasi yang layak, dukungan medis, serta penghargaan terhadap keberanian masyarakat yang mau divaksin demi kepentingan bersama. Dengan begitu, program ini tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga moral—sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap rakyatnya.
Kenyataan di Lapangan
Sayangnya, ketika mulai dijalankan, berbagai masalah muncul. Banyak pengajuan klaim kompensasi justru ditolak atau tertunda dengan alasan administrasi. Proses verifikasi yang panjang dan berbelit-belit membuat korban merasa frustrasi.
Beberapa kasus menunjukkan bahwa orang yang mengalami efek samping serius, seperti kelumpuhan, peradangan jantung, atau gangguan neurologis, harus menunggu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk mendapatkan keputusan. Ironisnya, sebagian dari mereka justru meninggal sebelum menerima kabar apakah klaimnya diterima atau tidak.
Selain itu, jumlah kompensasi yang diterima pun dinilai tidak sebanding dengan kerugian yang dialami. Ada kasus di mana korban kehilangan kemampuan bekerja seumur hidup, namun bantuan yang diberikan hanya cukup untuk menutup biaya medis dalam jangka pendek. Tidak jarang pula ada perasaan “diperlakukan tidak adil” karena program seolah dibuat untuk menunda, bukan menyelesaikan masalah.
Kritik dari Korban dan Keluarga
Korban serta keluarga yang mengajukan klaim mengungkapkan kekecewaannya secara terbuka. Mereka merasa janji pemerintah tidak sesuai dengan kenyataan. Kata-kata seperti “ditinggalkan”, “dihina”, dan “tidak dihargai” sering terdengar dari para penerima dampak.
Banyak keluarga mengaku sudah lelah dengan birokrasi. Alih-alih mendapatkan kepastian, mereka harus mengumpulkan dokumen medis berkali-kali, berhadapan dengan panitia evaluasi yang lambat, dan mendengar alasan teknis yang berulang. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar: apakah program ini benar-benar diciptakan untuk membantu, atau hanya sekadar “pemanis” agar pemerintah terlihat peduli?
Lebih jauh, ada pula kritik bahwa pemerintah tidak cukup transparan. Data mengenai berapa banyak klaim yang diajukan, berapa yang diterima, serta total kompensasi yang diberikan tidak dipublikasikan secara jelas. Hal ini memperkuat anggapan bahwa ada sesuatu yang ditutup-tutupi.
Dampak Psikologis pada Korban
Selain kerugian materi, banyak korban yang mengalami tekanan psikologis berat. Mereka tidak hanya berjuang melawan penyakit atau kondisi medis baru akibat vaksin, tetapi juga menghadapi stigma sosial.
Sebagian orang menganggap kasus cedera vaksin sebagai “hal yang mustahil” atau “dibesar-besarkan”, sehingga korban sering kali tidak dipercaya. Padahal, data medis menunjukkan bahwa meskipun sangat jarang, efek samping serius memang bisa terjadi.
Kekecewaan bertambah ketika program kompensasi yang seharusnya menjadi “payung pelindung” justru menambah beban mental. Alih-alih merasa dilindungi negara, mereka merasa seperti sedang berhadapan dengan tembok besar yang sulit ditembus.
Pembelajaran dari Negara Lain
Jika menilik ke negara lain, beberapa di antaranya memiliki program kompensasi vaksin yang lebih efektif. Jepang misalnya, sudah sejak lama memiliki sistem kompensasi bagi korban efek samping vaksin, dengan proses yang lebih sederhana dan pembayaran yang lebih cepat. Amerika Serikat juga menjalankan program serupa, meski dengan tantangan tersendiri, namun tetap menunjukkan keseriusan dalam menanggapi kasus-kasus langka ini.
Perbandingan ini membuat publik Kanada bertanya: mengapa negara sebesar dan sekuat Kanada tidak mampu menjalankan program yang seharusnya sederhana? Apakah memang ada masalah struktural dalam manajemen kesehatan, atau ada unsur politik dan ekonomi yang membuat pemerintah enggan mengeluarkan dana besar?
Perspektif Etika dan Tanggung Jawab
Di balik angka-angka statistik, ada aspek etika yang harus diperhatikan. Vaksinasi massal pada dasarnya adalah kontrak sosial: individu bersedia divaksin demi melindungi masyarakat luas dari penyebaran penyakit. Namun, ketika individu tersebut dirugikan, masyarakat (dalam hal ini diwakili oleh pemerintah) berkewajiban memberikan perlindungan.
Jika pemerintah gagal menepati janji tersebut, maka kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan bisa runtuh. Orang akan mulai ragu untuk mengikuti program kesehatan di masa depan, termasuk vaksinasi untuk penyakit lain. Hal ini sangat berbahaya, karena keberhasilan vaksinasi sangat bergantung pada partisipasi massal dan rasa saling percaya.
Apa yang Harus Dilakukan?
Ada beberapa langkah yang dapat diambil agar program ini kembali ke jalurnya:
-
Transparansi Data
Pemerintah harus membuka data mengenai jumlah klaim, tingkat penerimaan, serta besaran kompensasi. Tanpa keterbukaan, kepercayaan publik tidak akan pernah kembali. -
Penyederhanaan Proses
Birokrasi yang panjang hanya akan menyulitkan korban. Mekanisme pengajuan perlu dipangkas, dengan mempercayai laporan medis dari rumah sakit utama tanpa harus melewati banyak lapisan evaluasi. -
Kompensasi yang Memadai
Jumlah bantuan harus sebanding dengan kerugian yang dialami. Jika korban kehilangan mata pencaharian seumur hidup, kompensasi harus mencakup aspek ekonomi jangka panjang, bukan hanya biaya medis jangka pendek. -
Pendampingan Psikologis
Selain dukungan finansial, korban juga membutuhkan konseling dan dukungan sosial agar tidak merasa sendirian menghadapi trauma ini. -
Evaluasi Independen
Sebaiknya ada lembaga independen yang mengawasi pelaksanaan program, sehingga keputusan tidak hanya datang dari satu pihak yang mungkin memiliki konflik kepentingan.
Penutup
Program kompensasi cedera vaksin di Kanada pada awalnya merupakan simbol tanggung jawab negara terhadap rakyatnya. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan banyak celah yang membuat korban merasa diabaikan. Kritik demi kritik terus bermunculan, menuntut agar pemerintah benar-benar menepati janji yang pernah diucapkan.
Kepercayaan publik adalah modal besar dalam setiap program kesehatan. Jika kepercayaan itu hilang, maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh korban cedera vaksin, tetapi juga oleh seluruh masyarakat di masa depan. Program ini perlu direformasi, dipercepat, dan dijalankan dengan prinsip keadilan yang nyata, bukan sekadar janji.
Hanya dengan begitu, masyarakat akan kembali yakin bahwa vaksinasi adalah tanggung jawab bersama, dan negara tidak akan pernah meninggalkan mereka yang berkorban demi kepentingan umum.